KOLABORASI BERSAMA BPN KABUPATEN BELITUNG

Dalam rangka pelaksanaan sita terhadap objek perkara nomor 663/Pdt.G/2025/PA.TDN,PA.Tanjungpandan berkolaborasi dengan BPN Kabupaten Belitung. Panitera PA. Tanjungpandan telah bersuratkepada BPN Kabupaten Belitung dengan nomor 193/PAN.PA.W28-A3/HK2.6/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 perihal pelaksanaan sita untuk memohon kehadiran pihak BPN dalam pelaksanaan sita perkara nomor 663/Pdt.G/2025/PA.TDN pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025. hal ini menandakan bahwa adanya pemberian kesempatan kepada para pihak untuk berkontribusi.

Objek yang akan disita ada lima barang yang tidak bergerak berupa bidang tanah. Empat bersertifikatdan satu belum bersertifikat, semua objek berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpandan danwilayah hukum BPN Kabupaten Belitung yang tersebar di Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Badau. Yang berada di Kecamatan Tanjungpandan antaralain terletak di Kelurahan Kota, dua objek terletak di Desa AirMerbau, satu objek terletak di Desa Sungai Samak Kecamatan Badau, sedangkan satu objek berada di Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan belum bersertifikat. Berhubung satu surat yang terletak di Desa Air Saga belum bersertifikat maka hanya empat objek yang bersertifakat yang dapat dimintakan bantuan kehadirannya dalam pelaksanaan sita.

Tepat pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025BPN Kabupaten Belitung yang diwakili oleh Pak Dody danPakIlhamdatangberkunjungkePA.Tanjungpandanuntukberkoordinasimengenaiobjekyangakandisita.Di ruang tamu Pengadilan Agama Tanjungpandan disambut dan diterima langsung Jaka Ramdani, selaku Panitera PA. Tanjungpandan. Keberadaan pertemuan antara PA. Tanjungpandan dan BPN. KabupatenBelitungmenunjukkan bahwa adanya keterbukaan dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat.

Dari keempat objek sita yang bersertifikat, Pak Dody mengatakan bahwa dua objek yang dapat dicari bidang tanah melalui aplikasi sentuhtanahkumilik Kementerian ATR/BPN, sedangkan satu bidang tanah bersertifikat tidak dapat dicari lokasinya melalui aplikasi tersebut dikarenakan belum masuk ke dalam aplikasi sentuh tanahku dimana sertifikat tanah tersebut masih tertulis Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Belitung. Berhubung berlakunya Undang-undang nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka sertifikat tersebut harus dilakukan perubahan data pertanahan terlebih dahulu dengan melakukan perubahan nomor registrasi dan perubahan wilayah administrasi. Setelahsertifikat tersebut dilakukan perubahan data pertanahan, baru dapat diakses melalui aplikasi sentuhtanahku. Dan ada satu lagi tanah yangbersertifikat yang tidak dapat diakses melalui aplikasi sentuh tanahku sehingga pihak BPN Kabupaten Belitung datang berkunjung ke PA. Tanjungpandan menanyakan langsung perihal tersebut.

“Bagaimana dengan sertifikat yang terletak di kelurahan Kota?” tanya pak Dody kepada Panitera PA. Tanjungpandan. “kami melaksanakan sita sesuai dengan perintah dalam putusan sela dan kami juga menerima bukti berupa fotokopi hasil tangkapan layar foto terkait dengan objek tanah tersebut, makanya nanti pada saat pelaksanaan sita kami sangat mengharapkan kehadiran bapak di lokasi tersebut” jawab Panitera.

Dengan adanya permohonan bantuan Panitera PA. Tanjungpandan kepada BPN KabupatenBelitunguntuk menghadiri pelaksanaan sita dan dengan adanya kunjungan pak Dody danpak Ilham ke PA. Tanjunpandan menunjukkanmenggerakkanpemanfaatanberbagaisumberdayauntuktujuanbersamadalampelayananprima kepada masyarakat. (jr)

Integritas Dalam Wujud Pemeriksaan Saksi Melalui Telekonferensi

Pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025, Pengadilan Agama Tanjungpandan memfasilitasi kegiatan pelaksanaan sidang pemeriksaan saksi melalui telekonferensi di ruang sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan. Kegiatan tersebut diselenggarakan berdasarkan surat dari Pengadilan Agama Sleman nomor: 766/PAN.PA.W12- A2/HK2.6/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 hal Permohonan Fasilitas Persidangan Secara Telekonference Perkara Nomor 428/Pdt.P/2025/PA.SMN yang dijawab Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan melalui Panitera nya dengan mengirimkan surat jawaban kesediaan melaksanakannya dengan nomor 182/PAN.PA.W28-A3/HK2.6/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025.

Meividian Prianto, S.H. (Panitera Muda Gugatan PA Tanjungpandan) bertindak sebagai panitera pengganti pengawas pelaksanaan sidang pemeriksaan saksi melalui teleconferensi kali ini, berdasarkan surat Penunjukan Ketua PA Tanjungpandan. Adapun tugas panitera pengganti pengawas persidangan adalah mengawasi jalannya persidangan di PA. Tanjungpandan dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan saksi melalui telekonferensi dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PA Sleman (sesuai dengan format anak lampiran 38 SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023).

“Bagaimana tanggapan Saudara mengenai pemeriksaan saksi melalui telekonferensi di PA. Tanjungpandan?” tanya Bapak Meividian Prianto kepada salah satu saksi persidangan. “saya sangat senang dan puas dengan pelayanan ini karena karena kami tidak perlu mengeluarkan ongkos yang mahal pergi ke Sleman hanya untuk mengikuti persidangan ini”, jawabnya.

Salah satu visi PA Tanjungpandan adalah meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Visi peningkatan pelayanan hukum yang berkeadilan ini diwujudkan dalam salah satu program penguatan kualitas layanan pengadilan dalam Implementasi e-court. (sesuai dengan program Dirjen Badilag Tahun 2025), Pemeriksaan saksi melalui telekonferensi merupakan bentuk pelayanan hukum dalam hal administrasi persidangan secara e-court.

Melalui terselenggaranya pemeriksaan saksi melalui telekonferensi di PA. Tanjungpandan menjadi bukti integritas lembaga Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas sesuai visi dan misi. Minimal ada tiga aspek dalam Integritras yang telah dilakukan yakni kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Aspek keberanian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengaturan dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan aspek konsistensi Mahkamah Agung Republik Indonsesa memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta menjadi bukti kejujuran aparat pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung Repubilik Indonesia khususnya aparatur Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam melaksanakan amanat SK KMA nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Secara Elektronik dan SK Dirjen Badilag nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik. (Jr)

Rapat Koordinasi Surat Tercata dengan Pos Indonesia

Senin, 24 November 2025. Ketua, Panitera, dan Sekretaris PA Tanjungpandan mengunjungi Kantor Pos Indonesia cabang Tanjung Pandan. Dalam kunjungan kali ini dibahas beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan Surat Tercatat PA Tanjungpandan. Beberapa masalah Surat Tercatat yang sudah diinvetarisir antara lain:

• Di wilayah Kabupaten Belitung Timur, terdapat Petugas Pos Indonesia yang tidak menyampaikan surat kepada pihak secara langsung, melainkan menyerahkannya kepada Lurah atau Kepala Desa. Berdasarkan SEMA 1 Tahun 2023 angka 1, angka 2, dan angka 12 huruf e, hendaknya urat disampaikan kepada para pihak secara langsung, apabila pihak tidak dapat ditemui, baru diserahkan kepada Lurah atau Kepala Desa setempat dan keterangan surat ditulis sesuai dengan SEMA 1 Tahun 2023 "telah diterima oleh .. (nama penerima), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) ... (nama kelurahan/esa terkait)"
• Di wilayah Kabupaten Belitung, terdapat Petugas Pos Indonesia yang menyampaikan surat sebanyak 5 (lima) kali, dalam 2 (dua) keterangan pengantaran tertulis Alamat/rumah tidak ditemukan dan dalam 3 (tiga) keterangan berikutnya tertulis pihak yang bersangkutan tidak dikenal, dan akhirnya surat dikembalikan ke PA Tanjungpandan dan yang menyatakan alamat/rumah tidak ditemukan atau pihak tidak dikenal bukan Lurah atau Kepala Desa. Seharusnya jika Petugas Pos Indonesia tidak berhasil menemukan alamat/rumah para pihak dalam 2 (dua) kali pengantaran, maka Petugas bisa datang ke Lurah atau Kepala Desa setempat untuk meminta pernyataan bahwa pihak yang bersangkutan tidak dikenal/tidak ditemukan. Karena berdasarkan SEMA 1 Tahun 2023 angka 10, "Bahwa dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak
  tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat. "
• Di wilayah Kabupaten Belitung Timur, terdapat Petugas Pos Indonesia yang menyampaikan surat langsung ke Lurah atau kepala Desa tanpa menyerahkan kepada para pihak, akibatnya aparatur di Kelurahan atau Kantor Desa menolak menerima surat atau menandatangani surat tersebut. Petugas sebaiknya terlebih dahulu menelusuri alamat pihak yang bersangkutan, apabila tidak ditemukan, selanjutnya surat bisa disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa setempat.

Rapat Penyusunan SAKIP 2025

Tanjungpandan, 14 November 2025. Seluruh aparatur PA Tanjungpandan berkumpul di Ruang Sidang untuk mengikuti Rapat Penyusunan Sakip. Rapat ini dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, serta Kasubbag PTIP. Dalam rapat ini dibahas indikator dan sasaran strategis yang baru yang harus direalisasikan di tahun 2026. Rapat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Dalam Surat Keputusan tersebut juga dibahas Indikator Kinerja Utama yang harus direalisasikan di lingkungan Peradilan Agama.  Untuk peradilan agama tingkat pertama, terdapat 3 sasaran strategis yang terbagi lagi menjadi 12 butir indikator kinerja yaitu diantaranya:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
   • Penyelesaian perkara secara tepat waktu
   • Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
   • Persentase pengiriman pemberitahu an petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
   • Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
   • Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama
   • Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
   • Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
   • Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
   • Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
   • Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
   • Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
   • Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Beberapa butir indikator kinerja merupakan indikator yang sudah ada di Penetapan IKU sebelumnya, namun di beberapa poin seperti penggunaan e-Court, pengunggahan putusan ke direktori putusan, IP ASN, Nilai IKPA, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, dan Nilai IPA, merupakan indikator kinerja yang baru ditentukan di Surat Keputusan Penetapan IKU tahun ini. Dalam rapat ini, pimpinan dan pegawai bersepakat menentukan target persentase setiap butir indikator kinerja, jika butir tersebut sudah ada di IKU sebelumnya, maka persentasenya apakah akan tetap, naik atau turun. Untuk indikator kinerja yang baru juga disesuaikan dengan pencapaian satker untuk indikator tersebut. Sepert indikator Nilai IKPA dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dapat dilihat melalui aplikasi Om-Span milik Kementerian Keuangan dan IP ASN melalui aplikasi MyASN milik Badan Kepegawaian Negara. Pada penghujung rapat, semua persentase untuk setiap butir indikator kinerja sudah secara mufakat disimpulkan dan akan dituangkan ke dalam setiap dokumen Sakip seperti IKU, RKT, PKT, Renstra, dan LkjIP.