BERITA PENGADILAN

PA Tanjungpandan Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Mediator Nonhakim Tanjungpandan, 29 September 2026 – Pengadilan Agama Tanjungpandan melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) mediator nonhakim pada Selasa, 29 September 2026, bertempat di Ruang Media Center PA Tanjungpandan.
Tingkatkan Pelayanan Publik, PA Tanjungpandan Melakukan Koordinasi dan Evaluasi Akhir  Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Tahun Anggaran 2026 Bersama Disdukcapil Kabupaten Belitung Timur Manggar, 24 September 2026 – Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan hukum bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Belitung Timur, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Irkham Soderi, S.
Sekretaris Pengadilan Agama Tanjungpandan Ikuti Salat Istisqa  di Halaman Kantor Bupati Belitung Tanjungpandan, 24 September 2026 — Sekretaris Pengadilan Agama Tanjungpandan Hadi Siswanto, S.
Pengadilan Agama Tanjungpandan Ikuti Zoom Monitoring Terpadu Penilaian Kinerja Satuan Kerja Tanjungpandan, 22 September 2026 - Aparatur Pengadilan Agama Tanjungpandan mengikuti kegiatan zoom monitoring terpadu penilaian kinerja satuan kerja yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa (22/9/2026).
Guna Meningkatkan Pelayanan, PA Tanjungpandan Kembali Memperpanjang Perjanjian Kerja Sama Dengan PT. Pos Indonesia Tanjungpandan, 29 Juli 2026 – Pengadilan Agama Tanjungpandan resmi memperpanjang kerja sama dengan PT.

Dalam rapat kali ini juga, Ketua, Panitera dan Sekretaris PA Tanjungpandan menyampaikan sosialisasi terkait masalah pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) sebagaimana hasil sosialisasi yang telah diikuti yang dilaksanakan oleh PTA Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 28 Januari 2019 yang lalu.

Dalam penjelasannya, Ketua PA Tanjungpandan menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas merupakan upaya konkret pelaksanaan program reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wiayah birokrasi bersih bebas dan melayani serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebagai lembaga pemerintah, PA Tanjungpandan yang merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung mendukung penuh terhadap program ini. Karena sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah, Mahkamah Agung telah melakukan pencanangan zona integritas ini sejak tahun 2016 dan pada tahun itu juga telah mencanangkan zona integritas pada tujuh pengadilan sebagai pilot project sebagai percontohan pada unit-unit kerja lainnya yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Bau-Bau, Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Untuk persiapan menuju pembangunan zona integritas itu sendiri PA Tanjungpandan masih harus melakukan banyak pembenahan dan perbaikan dalam berbagai hal seperti di antaranya melaksanakan implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta kelengkapan dokumen dan berbagai hal yang diperlukan dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Di akhir rapat, Ketua PA Tanjungpandan menyampaikan bahwa untuk melaksanakan beberapa pembenahan dan perbaikan tersebut diperlukan kerjasama dan semangat personil PA Tanjungpandan agar pelaksanaan pembangunan zona integritas secara berangsur-angsur dapat dicapai.

 poster berperkara PA Tanjungpandan

 

 

BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK MAMPU

banner5

Pengadilan Agama Tanjungpandan telah menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum. Adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran Perma No. 01 tahun 2014.

Lihat disini

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

logo patdn1

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (Lihat Disini)

Lihat Disini



 

 
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
"KOMPAK YES"
images images 3305124549

Informasi Cepat

gugatan

gugatan

icon adipadan

sipp

Validasi Akta Cerai

ecourt

lapor

ipk pa bkl
ikm pa bkl
siwas
lapor
Contact Center MA
 

PENCARIAN

Link Aplikasi

SIPP PA. Tanjungpandan
Jadwal Sidang
SIWAS
Pengaduan Online

JDIH Mahkamah Agung RI
SIMARI
Pengolahan PNBP Negara
SIKEP
Aplikasi Kepegawaian
e-Learning MA
Diklat Online MA

Video Profil

Statistik Pengunjung

955432
Hari Ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Total
652
1212
7633
940592
10770
25828
955432

Your IP: 216.73.216.134
2026-10-11 11:08

w3c html 5w3c wai AAA