PELATIHAN ONLINE PENYEGARAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) ANGKATAN I TAHUN 2021

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Andri Zulian Putra, S.H. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mengikuti kegiatan Pelatihan Online Penyegaran PPSPM Angkatan I Tahun 2021 dari tempat tugas.

07042021 diklat pak andri 1

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI, yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja yang dimulai dari hari senin, 29 Maret 2021 sampai dengan 05 April 2021, diikuti oleh 168 peserta yang merupakan PPSPM dari Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga yaitu Mahkamah Agung, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Perhubungan.

07042021 diklat pak andri 2

Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka membekali PPSPM terkait kompetensi pengelolaan keuangan dan tugas perbendaharaan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 yaitu Melakukan Perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran antara lain dengan pembinaan dan pengembangan kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM oleh Menteri Keuangan melalui penetapan standar kompetensi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Adapun materi yang diajarkan pada pelatihan ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait PPSPM, Perpajakan atas Pembayaran Beban APBN dan Pengujian Tagihan Belanja Negara, dengan sistem pembelajaran Tatap Muka Online selama 6 Jam Pelatihan dan sistem pembelajaran mandiri melalui Kemenkeu Learning Center selama 5 jam pelatihan, sehinggga total keseluruhan 15 jam pelatihan.

Di akhir setiap sesi materi pelatihan diadakan evaluasi penguasaan materi berupa kuis yang dimana harus dijawab dengan nilai minimal 80 baru bisa melanjukan ke materi selanjutnya sampai dengan materi ke tiga, barulah setelah semua kuis dan materi selesai dikerjakan dan diikuti dinyatakan lulus pelatihan dan mendatkan sertifikat keikutsertaan pelatihan. Dimana serifikat pelatihan tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk satuan kerja melakukan pengusulan PPSPM untuk diikut sertakan dalam penilaian kompetensi guna mendapat predikat PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT) di Kementerian Keuangan.

 BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK MAMPU

banner5

Pengadilan Agama Tanjungpandan telah menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum. Adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran Perma No. 01 tahun 2014.

Lihat disini

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

logo patdn1

Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lihat Disini


poster perkara prodeo

 
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
"KAMI BISA"
images images Twitter Social Icon 3305124549

Informasi Cepat

Validasi Akta Cerai

gugatan

ecourt

ipk pa bkl
ikm pa bkl

 

PENCARIAN

Link Aplikasi

SIPP PA. Tanjungpandan
Jadwal Sidang
SIWAS
Pengaduan Online

JDIH Mahkamah Agung RI
SIMARI
Pengolahan PNBP Negara
SIKEP
Aplikasi Kepegawaian
e-Learning MA
Diklat Online MA

Video Profil

Kegiatan Lembaga & Pimpinan

11 02 Rapat Koordinasi Internal PA Tanjungpandan
16 02 Zoom Meeting dengan PTA Bangka Belitung
17 02 Zoom Meeting dengan Mahkamah Agung RI
03 03 Rapat Koordinasi dengan PTA Bangka Belitung
04 03 Rapat Koordinasi dengan PTA Bangka Belitung

 

 

Statistik Pengunjung

115656
Hari Ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Total
87
122
1527
112721
1648
4779
115656

Your IP: 3.230.154.160
2021-05-09 12:53

w3c html 5w3c wai AAA