Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Pengelolaan Administrasi

1.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

2.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

3.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

4. 

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

5.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

6.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 

Pengelolaan Kepegawaian dan Teknologi Informasi

1.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

2.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 

4.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung  di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

5.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

6.

 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 008/Bua.2/Izin.01.3/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Ketentuan Pemberian Izin Kuliah S1, S2, dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

7.

 Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya 

8.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

9.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

10.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

11.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

12.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya 

13.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 604/SEK/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Peta Jabatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

14.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 

   

Pengelolaan Umum dan Keuangan

 1.

Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

 2.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil  

 3.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung 

 4.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera

 5.

Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural 

 6.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

 7.

 Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

 BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK MAMPU

banner5

Pengadilan Agama Tanjungpandan telah menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum. Adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran Perma No. 01 tahun 2014.

Lihat disini

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

logo patdn1

Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lihat Disini


poster perkara prodeo

 
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
"KAMI BISA"
images images Twitter Social Icon 3305124549

Informasi Cepat

Contact Center MA

Validasi Akta Cerai

gugatan

ecourt

ipk pa bkl
ikm pa bkl

 

PENCARIAN

Link Aplikasi

SIPP PA. Tanjungpandan
Jadwal Sidang
SIWAS
Pengaduan Online

JDIH Mahkamah Agung RI
SIMARI
Pengolahan PNBP Negara
SIKEP
Aplikasi Kepegawaian
e-Learning MA
Diklat Online MA

Video Profil

Kegiatan Lembaga & Pimpinan

11 02 Sidang Keliling di Dukcapil Belitung Timur

 

Statistik Pengunjung

136884
Hari Ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Total
203
161
364
135795
3870
5300
136884

Your IP: 3.215.177.171
2021-09-27 11:05

w3c html 5w3c wai AAA